25 September 2017
Search :
BERITA


Sosialisasi Safeguards tanggal 8 April 2008 di Yogyakarta
Jumat, 09 Mei 2008

Pasar dunia dewasa ini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Pasar dunia dewasa ini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Kecenderungan ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi produk-produk ekspornya masing-masing. Oleh karena itu setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.               

Bagi Indonesia, kondisi pasar internasional yang terbuka ini menawarkan peluang yang besar bagi produk-produk ekspor kita, tetapi Indonesia juga dituntut untuk membuka pasar domestik bagi produk impor dari negara mitra. Tuntutan untuk membuka pasar domestik bagi produk impor tentunya dapat membawa persaingan yang ketat dari produk impor, terutama bilamana volume produk impor membanjiri pasar dalam negeri.             

Safeguards adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh negara-negara Anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Dalam kaitan ini WTO membolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan safeguards, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Meskipun demikian, dalam melakukan tindakan safeguards, Indonesia harus mematuhi semua ketentuan WTO mengenai safeguards.               

Jumlah kasus safeguards di dunia masih relatif sedikit apabila dibandingkan dengan kasus antidumping. Dari laporan WTO, untuk periode 1 Januari 1995 sampai dengan 30 Juni 2007 kasus antidumping sudah berjumlah 3.097 kasus yang diinisiasi dan dari jumlah tersebut 1.997 kasus dikenakan tindakan antidumping. Sementara, kasus safeguards di dunia untuk periode 1 Januari 1995 sampai 31 Oktober 2007 baru terdapat 159 kasus yang diinisiasi dan dari jumlah tersebut hanya 83 yang dikenakan tindakan safeguards. India merupakan negara Anggota WTO yang paling gencar memanfaatkan instrumen safeguards (15 kasus yang diinisiasi), diikuti oleh Jordan (12 kasus yang diinisiasi), Chile dan Turki (masing-masing 11 kasus yang diinisiasi) serta Amerika Serikat (10 kasus yang diinisiasi). Sementara Indonesia sendiri sejak berdirinya KPPI tahun 2003 baru melakukan 3 kasus safeguards yang diinisiasi, yaitu korek api, ceramic tableware serta kaca tuang dan kaca cerai dari 11 kasus yang diselidiki (korek api berbatang kayu, sepeda, jarum suntik, kaca tuang dan kaca gerai, kaca lembaran, tepung sari pati jagung (corn starch), sodium tripolyphospate (STTP), ceramic tableware dan 3 kasus yang masih dalam proses permohonan dan asistensi). Dari 11 kasus safeguards yang diselidiki dan 3 kasus, yaitu terhadap produk ceramic tableware.               

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa Indonesia dalam memanfaatkan instrumen safeguards masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan negara lain seperti disebutkan diatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman peraturan safeguards yang masih kurang.               

Dalam kaitan itu, maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 8 April 2008 yang merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan sosialisasi di 7 (tujuh) daerah di Indonesia pada tahun 2008. KPPI memilih Yogyakarta sebagai salah satu tempat untuk sosialisasi, karena berdasarkan indikasi yang diperoleh dari data impor barang-barang sejenis dengan produksi dalam negeri terdapat beberapa barang impor yang mengalami peningkatan volume yang cukup signifikan, yang dapat berdampak menimbulkan kerugian serius atau ancaman serius atau ancaman kepada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.               

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai instrumen safeguards kpada masyarakat luas seperti dunia usaha, lawyer, akademisi, mass media dan instansi-instansi terkait.               

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi media komunikasi antara KPPI dengan pihak tersebut untuk menyamakan persepsi dan pandangan mengenai instrumen safeguards.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), termasuk di dalamnya Perjanjian mengenai safeguards.               

Sebagai tindaklanjut dari ketentuan WTO tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pengamanan Industri dalam negeri dari Akibat Lonjakan Impor serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Lonjakan Impor.               

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2/2003, KPPI mempunyai tugas melakukan penyelidikan atas dugaan adanya kerugian serius terhadap industri dalam negeri barang sejenis  yang masuk ke wilayah pabean RI.               

Sesuai tugas dan wewenangnya, KPPI berkewajiban untuk mensosialisasikan semua peraturan yang berkaitan dengan tindakan safeguards dan peraturan terkait lainnya yang telah diratifikasi dengan tujuan agar masyarakat, khususnya dunia usaha Indonesia dapat memanfaatkan instrumen hukum tersebut agar terlindungi dari lonjakan impor yang dapat merugikan usaha mereka.               

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan (safeguards) dapat menghubungi : 

Sekretariat KPPI :

  • Gedung II, Lantai 3 Departemen Perdagangan
  • Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 – Jakarta 10110
  • Telp. (021) 3857758, 3841961 Ext. 1232
  • Fax. (021) 3857758
  • E-mail : info@kadi-kppi.or.id
  • Website : www.kadi-kppi.or.id 

Mendag Resmikan Festival 1000 Pedagang Mie dan Bakso di D.I. Yogyakarta

Minggu, 30 Maret 2008
Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu hari ini melakukan kunjungan kerja sehari ke Yogyakarta untuk meresmikan festival 1000 pedagang mie dan bakso di Yogya.()

Pengunjung hari ini :  
Total Pengunjung    :  

Copyright © 2003 Indag-DIY. All rights reserved. Contact Us.
Designed by THINKNOLIMITS.